Konstitusi Rusia melarang jabatan presiden dipegang orang yang sama untuk tiga periode berturut-turut. Artinya, orang yang sama boleh menjabat sebagai presiden selama yang ia mau, asalkan tidak tiga kali berturut-turut.

Sebagai tokoh sentral negara komunis, Putin berambisi menduduki jabatan presiden untuk ketiga kali pada 2012. Sudah dua periode ia menjabat sebagai presiden Rusia sejak tahun 2000. Karena itu, pada 2008, Putin menyerahkan posisinya kepada Dmitry Medvedev dan ia sendiri menduduki jabatan perdana menteri.

Melihat agenda politik Putin, akankah Rusia menjadi di bawah tekanan politik baru? Dapat diperkirakan bahwa Medvedev hanya bertugas membantu, sementara ada pemain tunggal yang mengatur perencanaan agenda politik.

Kita akan melihat bagaimana bidak itu dimainkan pada pemilu legislatif Rusia yang akan digelar pada 4 Desember mendatang. Meskipun jajak pendapat menunjukkan Partai Rusia Bersatu tak akan menguasai lebih dari 262 kursi dari total 450 kursi di Duma, potensi kemenangan Putin terbilang cukup besar. Sebab, Putin telah berhasil membangun dominasi yang begitu cakap di Duma.

Oleh Lupita Wijaya

Kasus korupsi yang ditangani Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Bandung diwarnai kejanggalan. Pasalnya, sejumlah kasus korupsi yang di antaranya melibatkan Bupati Subang (nonaktif) Eep Hidayat dan Wakil Wali Kota Bogor (nonaktif) Ahmad Ru’yat mendapatkan putusan bebas. Kejanggalan ini diperkuat dengan adanya kasus dugaan korupsi yang dilakukan walikota Bekasi (nonaktif) Mochtar Muhammad, yang lagi-lagi, ditutup dengan putusan bebas. Putusan bebas ini dinilai begitu janggal, ditambah lagi dengan fakta di mana salah satu hakim ad hoc yang mengadili perkara ini, pernah ditetapkan bersalah sebagai tersangka korupsi di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Bebasnya terdakwa korupsi Mochtar Muhammad tidak dapat diterima begitu saja. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu segera menelusuri karena kasus ini belum selesai. Oleh karena itu, keputusan jaksa KPK I Ketut Sumedana untuk mengadakan kasasi dinilai tepat. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPK sangat penting untuk dipertahankan. Apabila ada terlalu banyak kasus korupsi yang lolos begitu saja dari tangan KPK, dikhawatirkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen KPK untuk memberantas korupsi, akan menurun tajam.

Dalam semangat pemberatasan korupsi, ada baiknya apabila Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turut aktif membantu KPK dalam memberantass korupsi dengan memperketat seleksi dan pengawasan hakim pengadilan Tipikor daerah. Perekrutan calon hakim sebaiknya diperketat demi meningkatkan kredibilitas perkara peradilan.(*)

Oleh Lupita Wijaya

Salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 UUD 1945. Oleh karena itu, kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak.

Mengingat negara Republik Indonesia adaah negara berdasarkan atas hukum sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan UUD 1945, seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggungjawab, mematuhi norma-norma profesi, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Dengan itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan Indonesia.

Pada kesempatan ini, saya ingin membahas dua contoh kasus yang berkaitan dengan jurnalistik.
Contoh kasus pertama adalah ketegangan dunia jurnalistik Indonesia yang memisahkan dua kubu, yaitu jurnalistik hiburan (infotainment) dan jurnalistik informasi (news). Banyak pendapat ahli jurnalistik yang menyatakan bahwa infotainment tidak termasuk ke dalam ranah jurnalistik. Tentu saja hal ini mendapat tolakan keras dari pihak infotainment, dengan alasan mereka juga memberikan informasi dan menyebarkan nilai. Di satu pihak, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersikukuh bahwa infotainment tidak termasuk jurnalistik karena tidak mematuhi Kode Etik Profesi.

Saya ingin berpendapat di sini bahwa setuju, infotainment tidak termasuk dalam ranah jurnalistik dengan alasan berikut ini. Pertama, terlalu seringnya infotainment tidak mematuhi embargo dan off the record yang menjadi peraturan dasar dalam dunia jurnalistik. Salah satu contohnya adalah wartawan media infotainment seringkali tidak memperhatikan kondisi narasumber dan bahkan memberikan tekanan pada narasumber tersebut. Menurut hemat saya, mentasnya perkembangan kebebasan yang kebablasan dapat dikatakan dimulai dari jurnalistik semacam ini. Tidak adanya privasi sebenarnya bisa saja, secara tidak langsung, disebut dengan pelanggaran HAM. Salah satu fungsi jurnalistik adalah mentransmisikan nilai. Lalu apa hubungan transmisi nilai dengan infotainment?

Ditilik dari geografis Indonesia yang sebagian besar adalah wilayah pedesaan. Tentu pola komunikasi mereka berbeda dengan pola komunikasi perkotaan. Masyarakat desa yang secara pendidikan masih di bawah masyarakat kota, tentu akan menerima suatu persitiwa mentah-mentah tanpa dikritisi terlebih dahulu. Ini yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dari suatu kasus yang disiarkan melalui media. Contoh perceraian artis-artis yang seharusnya dikritisi melalui sudut pandang penyebab kegagalan mereka dalam rumah tangga, sebenarnya dapat diambil segi positifnya, yaitu pembelajaran dari penyebab kegagalan rumah tangga. Tapi, untuk mereka yang kurang berpendidikan dan menyerap semuanya tanpa disaring, akan mendapat persepsi yang salah dari kasus tersebut. Orang-orang yang kurang berpendidikan tersebut akan serta merta menerima bahwa perceraian adalah suatu tren baru masyarakat perkotaan.

Infotainment juga kerap kali melanggar Kode Etik Jurnalistik, Bab Kepribadian dan Integritas, Pasal 3, wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnalistik yang menyesatkan, memutarbalikan fakta, bersifat fitnah, cabul, serta sensasional. Padahal kita tahu bahwa pemberitaan infotainment sebagian besar adalah gosip dan bersifat untuk mencari sensasional melalui popularitas artis. Ketika kasus video panas Ariel-Cut Tari sedang hangat-hangatnya, hampir sebagian infotainment menanyangkan cuplikan video tersebut meskipun diblur. Hal tersebut tentu saja, mendapat peringatan keras dari KPI.

Selain itu, infotainment kerap kali melanggar Kode Etik Jurnalistik, Bab Cara Pemberitaan dan Menyatakan Pendapat, Pasal 6. Di situ dikatakan bahwa wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik yang merugikan nama baik seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum. Infotaniment terlalu sering mengekspos kegagalan rumah tangga orang, perselingkuhan, dan lain-lain sehingga merugikan tokoh tersebut. Padahal, hal tersebut tidak benar-benar menyangkut kepentingan umum, tapi demi rating semata.

Pelanggaran lain terlihat dalam Bab Sumber Berita, Pasal 11, bahwa wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperlihatkan kredibilitas serta kompetensi sumber berita. Saya tidak mengatakan bahwa informasi yang diberitakan infotainment, bukan merupakan kebenaran. Tetapi yang ingin saya garisbawahi di sini, wartawan infotainment seringkali hanya mendapatkan berita dari rumor saja (berita si artis A berpacaran dengan artis B dan akan segera menikah, padahal ketika ditanya, sumber menyangkal dirinya berpacaran red.). Hal tersebut mungkin tidak sepenuhnya menyalahi kebenaran, tapi menempatkan kredibilitas di level yang memprihatinkan, apalagi kompetensi sumber berita yang tidak memenuhi standar. Padahal, berita itu harus mengandung objektif mengedukasi, menghibur, memediasi, memengaruhi, dan menginformasikan. Tetapi pada kenyataannya, informasi yang diberikan seakan-akan hanya sebatas konspirasi demi mendapat akses rating dan komersial.

Pelanggaran-pelanggaran di atas adalah Kode Etik yang disusun oleh PWI. Sedangkan untuk Kode Etik AJI, banyak pula terdapat pelanggaran, seperti pada nomor 1, 4, 6, 7, 10, 12, 16, dan 18.

Pada nomor satu, infotainment seringkali memberitakan rumor dan bahkan gosip yang belum jelas kebenarannya. Pada normor empat, infotainment seringkali gagal dalam memberikan kejelasan sumber dan pertanggungjawabannya. Pada nomor enam, cara-cara untuk memperoleh berita seringkali juga memberikan tekanan pada sumber, khususnya ketika sumber tersebut menolah untuk diwawancarai. Pada nomor tujuh, infotainment tidak mematuhi embargo dan off the record, seperti ketika anak Ariel Peterpan yang terkena kamera ketika salah satu media infotainment ngotot menanyai sumber. Kejadian tersebut tentu saja membuat Luna Maya marah besar. Pada nomor 10, Prasangka, diskriminasi, dan sikap merendahkan seringkali ditunjukkan oleh presenter infotainment sendiri (kalimat-kalimat menyindir yang sering terdengar ketika KD berniat menikah dengan Raul dan berciuman di depan publik red.). Pada nomor 12, ciuman KD-Raul yang diekspos di depan media dan cuplikan adegan panas Ariel Peterpan dengan Luna Maya (walaupun diburamkan) sebenarnya dapat dikatakan mengumbar kecabulan, apalagi Parent Guidance Program di Indonesia belum maksimal. Nomor 16, infotainment melakukan pencermaran nama baik dengan celotehan dan sindiran yang tidak pantas saat presenter berkomunikasi dengan audiens. Nomor 18, kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik tidak diselesaikan oleh Majelis Kode karena pihak infotainment menolak pembebanan pelanggaran media infotainment lainnya sehingga terjadi aksi saling tunjuk.

Jika contoh kasus pertama mengenai kode etik, contoh kasus kedua berkaitan dengan keselamatan wartawan. Pekan lalu (29/9), harian Kompas memuat kasus pembunuhan wartawan. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi enam terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap wartawan harian Radar Bali, Anak Agung Gede Bagus Narendra Prabangsa. Majelis menilai, judex factie tidak salah menerapkan hukum karena mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan cermat. MA sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar yang menghukum I Nyoman Susrama dengan pidana seumur hidup. Susrama yang juga rekaan Dinas Pendidian yang mengerjakan proyek pebangunan taman kanak-kanak bertaraf internasional di Bangli terbukti sah dan meyakinkan sebagai otak pembunuhan.

Dalam hal tersebut Susrama dan kawan-kawan terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Terdakwa lainnya, I Nyoman Wiradnyana alias Rencana, dihukum 20 tahun penjara. I Gede Maulana Antara alias Dewa Suumbawa dan I Wayan Suecita alias Maong masing-masing dihukum penjara selama delapan tahun.
Kasus itu bermula dari berita ang dibuat oleh Anak Agung Narendra Prabangsa pada 3, 8, dan 9 desember 2008 tentang dugaan kkorupsi dalam proyek pembangunan taman kanak-kanak bertaraf internasional di Bangli. Pemberitaan itu mengusik Sursrama.

Penanganan tindak pidana pada perkara Prabangsa tersebut sangat tepat. Pembunuhan yang direncanakan harus ditindak tegas dan tak kenal ampun. Prabangsa hanya melakukan tugasnya dengan menulis apa yang ia temukan dari peliputannya. Berprofesi sebagai wartawan sangat tidak mudah, meskipun di era di mana demokrasi kerap didengung-dengungkan seperti sekarang ini. Tantang terbesar wartawan, khususnya wartawan investigasi, tidak sekedar pada pencarian bukti dan informasi, tapi juga keselamatan dirinya sendiri. Apabila tidak ada perlindungan hukum dari negara, maka hal tersebut akan sangat tidak adil.

Dalam bukunya yang berjudul Sembilan Elemen Jurnalisme, Bill Kovach dan Tom Rosentiel menuliskan bahwa pers adalah buah dari demokrasi yang menyala. Apabila demokrasi redup, maka begitu pula dengan pers. Sebagai konsekuesi dari pemerintahan demokrasi, saya sangat setuju dengan perlindungan hukum terhadap wartawan. Sebaliknya, jika wartawan tersebut menyalahi kode etik dan bernegativitas, maka selayaknyalah wartawan tersebut dihukum menurut hukum yang berlaku.

Kesimpulan saya, jurnalis yang termasuk salah satu bentuk profesionalitas yang dibuktikan dengan adanya kode etik, harus menjalani kewajibannya sebagai seorang pewarta yang bertanggungjawab. Apabila tidak mematuhi kode etik dan aturan tertulis, maka pihak tersebut wajib menjalani hukuman seperti yang telah tercantum dalam peraturan tertulis karena organisasi profesi adalah resmi sebagai salah satu dari lima regulator informasi di Indonesia. Di mana empat lainnya adalah sumber, pemerintah, pengiklan, dan konsumen media.

Jadi, proses hukuman pun wajib dilaksanakan pada mereka yang dengan sengaja atau tanpa sengaja merugikan bahkan mengacam wartawan dalam pemberitaan dengan alasan apapun. Selain itu, meskipun hukum telah dikodifikasi, implementasi konkret dari hukum tersebut juga menuntut kerjasama pihak-pihak terkait, seperti lembaga peradilan, aparat dan penegak hukum. Hal tersebut dibahas pula dalam tiga komponen hukum oleh Lawrence Friedman.

Oleh Lupita Wijaya
Oktober 2010
Poris Garden

Tidak sedikit orang berpedapat bahwa kesejahteraan jiwa adalah fondasi awal manusia menemukan kehidupan. Oleh karena itu, teknologi, ekonomi, dan informasi menjadi gigi penggerak hidup. Namun, sinkronisasi alam ternyata jauh lebih kompleks. Molekul-molekul dalam tubuh kita tidak dapat mengabsorb semuanya dengan sempurna. Akibatnya, kemudahan melalui teknologi, gaya hidup baru faktor ekonomi, dan overload informasi justru menjadikan manusia miskin berpikir.

Teknologi selalu mendapat porsi yang lebih besar dari semuanya. Bukan karena manusia lahir dari teknologi, tapi justru karena manusia bertumbuh dari teknologi. Masyarakat metropolitan yang selalu memiliki rasa haus keingintahuan yang lebih besar, mencari informasi dan kekuasaan melalui benda ini, yaitu teknologi.
Kecanggihan teknologi memang membuat hidup menjadi lebih mudah, tapi pesatnya perkembangan teknologi, di sisi lain, menjadikan manusia sebagai budak teknologi. Itulah mengapa dikatakan kita tidak dapat mengabsorb semuanya. Keinginan untuk mendapatkan secara instan, ketergantungan untuk selalu tampil mutakhir, menjadi kunci mengapa kemiskinan berpikir itu ada.

Kemiskinan berpikir yang dimaksud bukan karena tidak bisa membaca dan menulis. Hal itu sudah menjadi terlalu tua untuk diperdebatkan. Kemiskinan berpikir yang dimaksud adalah keengganan untuk menata hal-hal abstrak dan menuangkannya menjadi sebuah gagasan kreatif. Itulah yang sebenarnya kini terpenjara dalam diri manusia itu sendiri. Manusia akan menjadi sangat ahli apabila mereka dapat mengabsorb pesatnya kemajuan dengan holistika berpikir yang sehat. Namun, itulah masalahnya, sebagian besar mereka gagal. Lalu kini kegagalan itu menjadi semacam budaya yang subur.

Ekonomi yang dihadapkan pada status sosial telah ada sejak lama, bahkan sejak zaman antik. Namun, moderenisasi membawa pengaruh lebih besar terhadap satus sosial dengan memberikan ekspektasi yang ternyata sulit dipenuhi. Akibat gagalnya pemenuhan ekspektasi, manusia mulai frustasi. Status sosial dalam masyarakat seperti pendidikan, kekayaan, dan status menjadi semakin menyeramkan. Pendidikan menjadi konstitusi bisnis, laba orientasi utama menjadi kaya, dan praktik mafia demi mendapatkan status.

Basis informasi kini menjadi semacam labirin tanpa ujung. Overloading information menghadirkan konten yang meluap begitu saja, menjadi bencana, dan melahirkan banyak informasi sampah. Pesatnya informasi sulit diikuti oleh pikiran sebagian besar orang. Pemberitaan yang tidak akurat, mengutamakan sensasi, dan melanggar etika jurnalistik kini banyak tersebar. Lalu, muncul pertanyaan retorik tentang seberapa banyak orang yang tahu mengenai hal tersebut. Overloading information, keinginan besar untuk tahu, dan kesulitan untuk memilih telah menjadikan manusia miskin dalam berpikir.

Konsep manusia pada dasarnya sederhana. Kebutuhan, yaitu rasa keingintahuan yang besar membawa manusia pada perubahan besar yang menjadikan konsep semakin rumit. Kebutuhan akan menjadi sebuah kunci di mana manusia mengembangkan suatu kemajuan. Namun, kemajuan yang tidak sejajar dengan pikiran manusia akan menghasilkan kemiskinan berpikir. Manusia harus sadar di mana kemampuannya untuk berhenti pada satu titik dan memulainya pada saat yang tepat, dengan kata lain hal itu disebut sebagai sebuah proses. Pencapaian instan, bukan solusi terbaik menjadikan manusia maju dalam berpikir. Inilah saatnya, kemiskinan pikiran dipenjarakan!

Oleh Lupita Wijaya

Seperti peribahasa mengatakan, “Gajah bertarung dengan gajah, pelanduk mati di tengah.” Mereka para petinggi politik yang berkuasa saling berebut kekuasaan, rakyat di tengah-tengah yang sengsara. Apakah pantas ribut-ribut mengenai masalah calon presiden yang baru akan dipilih tiga tahun mendatang, sementara rakyat kini mengalami musibah.

Sebagian besar harga pangan, kebutuhan pokok, dan BBM mengalami kenaikan. Pada halaman depan harian Kompas (03/01) bagian Ekonomi dikatakan bahwa infalasi menekan perekonomian Indonesia dan harga komoditas terus meningkat. Lalu pada harian Kompas (04/01) ada tiga berita yang memuat lonjakan harga cabai (ketiganya berada di halaman depan) dan satu berita mengenai kenaikan minyak—diprediksi Pertamax bisa mencapai Rp8.900; per liter. Semuanya membicarakan tentang kekacauan akibat lonjakan harga. Bayangkan, harga cabai—yang merupakan makanan rakyat—bisa mencapai Rp90.000; per kilo di Jabodetabek dan Rp80.000; di daerah Jawa Tengah. Rakyat kecil—pedagang gorengan, warteg, dll—yang terengah-engah. Sebagian dari mereka menaikkan harga makanan dan sebagian lagi terpaksa mengurangi jatah cabai. Mereka yang tidak menaikkan harga makanan, terpaksa melakukannya sebab kebanyakan konsumen mereka justru adalah pekerja yang berpenghasilan Rp300.000; per bulan plus Rp15.000; per hari.

Harga cabai yang menekan daya beli tersebut sebenarnya meluruhkan gairah ekonomi para pedagang kelas menengah ke bawah. Cabai jadi barang mewah. Kenaikan harga minyak pun meresahkan masyarakat konsumen BBM. Tidak cukup hanya sekedar kenaikan BBM, ditambah pula dengan kebijakan baru pemerintah yang memaksa konsumen BBM berpelat hitam untuk menggunakan Pertamax akhir Maret 2011 mendatang. Belum lagi ditambah dengan ketidakadilan yang diterima petani sawit akibat permintaan dan lonjakan harga yang tinggi.

Cukup mengejutkan ketika berita “Presiden Puas terhadap Kinerja BEI” di harian Kompas (04/01). Lalu informasi dari Editorial Media Indonesia di Metro Tv (04/01), Indonesia menduduki peringkat 18 ekonomi dunia. Kenyataannya, banyak rakyat yang masih kelaparan, anak di bawah umur yang masih mengemis, bahkan orang tua yang menjual anaknya karena tidak sanggup lagi untuk makan. Artinya, terdapat gap yang sangat besar antara orang kaya dan orang miskin di Indonesia. Mereka (para elit politik dan ekonomi) sibuk berpolitik dan membicarakan calon pemimpin 2014. Kalau memang perekonomian Indonesia sudah sedemikian baiknya, kenapa masih banyak TKI yang bekerja di luar negeri? Seharusnya mereka ditarik saja untuk pulang ke Indonesia dan mengisi lapangan pekerjaan di sini. Pahitnya, sampai saat ini Indonesia masih merupakan negara pengekspor “pembantu” ke luar negeri.

Saat ini Indonesia masih memiliki presiden. Buat apa membahas dan sibuk mengurusi masalah calon presiden 3 tahun lagi, sementara masalah pelik berhamburan di nusantara. Belum waktunya pembicaraan itu bergulir. Saat ini yang harus disuguhkan adalah bagaimana dari hari ke hari bertambah lapangan pekerjaan. Di bidang hukum, rakyat menanti kapan janji terbukti, yaitu diberantasnya korupsi. Lalu bagaimana dengan kasus Bank Century yang lenyap tertelan bumi.

Oleh Lupita Wijaya

Sumpah ini bukan dialog, bukan retorik
Tiap kata itu tidak mengapung bebas di lautan
Tempat kau tidurkan dirimu
Dia datang bukan tuk bertandang, bersua dengan nasib
Berkat pelatuk yang kau tanamkan, pelabuhan durja kusinggahi
Landai telah pantai, arakan awan telah mati, percakapan ombak telah usai
Benteng hina tertebar di pesisir, mengoyak luka yang masih basah
Sumpah ini tertanam.

Api membakar luruh hingga malam melepas jubah
Danau kembar itu, terlihat kini kering
Kikir pada tuannya.

Deru angin masih bersolek, bersiap pergi
Dua buah pelatuk kembali tertanam.
Cepat, sebab waktuku kelak habis.

Poris Garden, Agustus 2010

Tahun pertama Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2, di bawah pemerintahan SBY-Boediono, telah berhasil meningkatkan ekonomi makro Indonesia. Menurut data BPS, angka pengangguran dan kemiskinan turun dari 9,39 juta orang pada Agustus 2008 menjadi 9,25 juta orang pada Febuari 2009. Tercatat pula di harian Kompas (29/9) bahwa APBN mengalami kenaikan dari Rp400 triliun menjadi Rp1.200 triliun dalam 10 tahun.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil tindakan dalam masalah ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia. Pembuktian data statistik dan peningkatan APBN memang dinilai baik oleh para pengamat politik dan masyarakat, tetapi pembuktian tidak cukup hanya sampai di situ saja. Kita harus mengejar langkah konkret.

Inverstor kini lebih tertarik pada sektor padat modal, seperti pertambangan, telekomunikasi, pembankan. Kebijakan pemerintah dalam 10 tahun ini menurunkan minat pengusaha berinvestasi di sektor padat karya, seperti manufaktur. Hal ini membuat pekerja sektor informal terus meningkat karena angkatan kerja ayng seharusnya masuk pasar kerja terpaksa terjun ke sektor informal karena keterbatasan lapangan kerja. Walaupun angka pengangguran menurun, kondisi ini menunjukkan sektor informal terus tumbuh. Penciptaan lapangan kerja yang semakin sulit pun menjadi tantangan pemerintah.

Kenyataannya, kebijakan ekonomi tanpa bergeraknya sektor riil akan percuma. Meskipun tercatat peningkatan ekonomi pada level makro, kurangnya pergerakan dalam sektor rill, menimbulkan keraguan pada kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi sepenuhnya. Nyatanya, dalam sektor rill, Indonesia masih berada di bawah Malaysia. Kalau memang mengaku bahwa ekonomi Indonesia sudah maju dan sejajar dengan negara-negara maju lainnya, lantas mengapa masih banyak rakyat Indonesia yang mencari kerja ke Malaysia? Apalagi banyak ditemukan kasus kekerasan pada TKI yang berada di negara tersebut.

Menurut wakil dari fraksi Partai Demokrat, Bung Zafar, pada acara Janji Wakil Rakyat di TvOne (29/9) malam kemarin, anggaran Densus mencapai 11 miliar, anggaran untuk DPR mencapai 107 miliar, 17 triliun untuk subsidi (hotel-hotel mewah di Jakarta dan beberapa tempat hiburan masih mendapat subsidi dari pemerintah red.), dan 19,5 triliun untuk anggaran studi banding DPR.

Anggaran 11 miliar untuk Densus 88 tergolong tidak masuk akal, di mana perbandingan anggaran studi banding yang mencapai lebih dari sepuluh kali lipat anggaran untuk Densus 88. Betapa memalukannya ketika acara Mata Najwa di MetroTv (29/9) kemarin malam menampilkan seorang narasumber anonim, mantan anggota DPR, yang datang ke studio dan menyampaikan perilaku buruk wakil rakyat saat studi banding. Mulai dari lupa waktu saat belanja sehingga merusak seluruh jadwal, meminta layanan khusus yang oleh mereka sendiri dipanggil amoy-amoy, hingga pembebanan tugas pada staff ahli mereka.

Masalah yang paling sering terjadi belakangan ini adalah konflik. Dimulai dari kasus penusukan di HKBP Ciketing, keributan di Tarakan, pertikaian di Ampera, hingga konflik dengan Malaysia.
Penusukan di HKBP Ciketing bahkan menjadi salah satu sorotan utama di BBC World dan dibahas khusus, Minggu (26/9). “SKBM sudah membentuk FKUB yang diketuai gubernur, tetapi justru gubernur itu sendiri tidak tahu bahwa dirinya adalah ketua FKUB. Pemerintah kurang dapat berkomunikasi,” ujar wakil dari fraksi PPP saat ditanyai pendapatnya di acara Janji Wakil Rakyat.

Konflik dengan Malaysia—seperti yang telah dibahas di esai sebelumnya—kurang diatasi dengan langkah pasti dan cepat sehingga mungkin saja menjadi salah satu penyebab mengapa masyarakat gemas dan akhirnya melakukan demonstrasi anarkis di kantor kedubes Malaysia. Indonesia memiliki kekuatan yang sah di hukum UNCLOS. Sebagai negara kepulauan, menurut UNCLOS, Indonesia berhak menarik garis di pulau-pulau terluar sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 UNCLOS. Hal yang sama tidak berlaku untuk Malaysia, yang tidak termasuk kategori negara kepulauan, tetapi berusaha menempatkan diri sebagai negara kepulauan sehingga bisa menggunakan keistimewaan sebagai negara kepulauan itu.

Poris Indah, Tangerang 2010

Senin itu pertama kalinya Lila pergi les ke rumah gurunya. Rumah itu berdiri sudut gang yang tidak terlalu luas, berwarna putih, dan banyak tanaman di sekeliling rumah tersebut. Lila meletakkan sepeda merahnya persis di sebelah sepeda biru yang berada di halaman depan. Pagi itu cukup ramai dengan keributan murid-murid les yang lain.

Pak Santo, guru les Lila yang mengajar Matematika di sekolahnya, terkenal galak dan tegas tetapi sebagian besar anak-anak didiknya mendapat peringkat di kelas mereka. Makanya, Ibunya Lila pun turut mengeleskan anaknya dengan Pak Santo. Sebenarnya Lila merasa takut kepada Pak Santo. Lila tidak pernah melihatnya tersenyum dan beliau selalu memberikan soal latihan yang sangat banyak. Memang penjelasan Pak Santo sangat mudah dimengerti. Hanya saja, melihat kedua alis beliau yang berkerut dan menyatu akibat kesalahan pada soal latihan yang Lila kerjakan, membuat gadis kecil itu merasa takut.

Lila duduk di bagian pojok. Di ruangan yang tidak begitu besar itu hanya terdapat satu meja pendek yang lebar. Anak-anak duduk di lantai dengan karpet tipis yang robek di sana-sini. Meja itu memang pendek dan berwarna putih dengan cat yang tidak rata. Namun, Lila merasa sangat nyaman di sana.

Pak Santo duduk di sebelah Lila. Sedapat mungkin ia konsentrasi pada soal latihan di depannya sementara Pak Santo sibuk menjelaskan cara mencongkak kepada anak lain.

Tiba-tiba ada sesuatu yang melintas di dekat tempat duduknya. Ukurannya kecil dan berwarna coklat. Sesaat setelah menyadari sesuatu yang melintas tadi, Lila langsung terperanjat dan melompat ke benda yang cukup tinggi di dekatnya karena takut kecoak itu mengejarnya. Satu-satunya benda yang cukup tinggi itu ternyata ialah meja putih Pak Santo. Berarti ia berdiri di atas meja, tepat di hadapan Pak Santo!

Jantungnya berdegup kencang menyadari apa yang ia lakukan karena refleks. Seisi ruangan menatap Lila dengan kaget.
Tiba-tiba terdengar suara tawa serak Pak Santo. Guru galak itu tertawa kencang melihat refleks dan ekspresi takut Lila. Semua gara-gara kecoak, akhirnya Lila melihat Pak Santo tertawa. Padahal selama ini Lila tidak pernah melihat Pak Santo tersenyum, apalagi tertawa.

“Lila kok segitu takutnya sama kecoak? Kalau begitu jangan pakai kamar mandi di belakang ya.“ ujar Pak Santo tertawa terbahak-bahak.

Lupita Wijaya
Poris Garden Agustus 2010

Belakangan ini, media massa ramai menginformasikan berbagai tindakan Malaysia yang seperti menyulut api di atas minyak. Hubungan kedua negara ini memang sejak dulu diakui kurang harmonis terutama sejak konflik perebutan Pulau Sipadan, Ligitan, dan Ambalat. Tragis memang, tapi Indonesia kalah di keputusan final.

Berawal dari penjualan hak eksplorasi blok Ambalat yang kaya minyak oleh perusahaan minyak Malaysia, Petronas kepada perusahaan minyak Belanda, Shell. Indonesia merasa yakin kawasan blok Ambalat ini termasuk ke dalam wilayah NKRI, bahkan sebelumnya pemerintah RI sudah menjual hak eksplorasi minyak di kawasan ini kepada perusahaan minyak Unocal. Secara diplomatik, RI sudah melayangkan protes resmi kepada pemerintah Malaysia.

Namun, yang agak mengkhawatirkan,kekuatan militer kedua negara sudah mulai terlibat dalam konflik, meskipun dalam skala kecil. Saat ini ada tujuh kapal perang TNI AL yang berpatroli dikawasan konflik dengan dukungan beberapa pesawat pengintai. Patroli, sekaligus unjuk kekuatan militer itu dilakukan menyusul adanya pesawat AL Malaysia yang berpatroli di wilayah RI. Dalam perkembangannya sempat terjadi ketegangan antara kedua pihak, pada saat KRI Rencong TNI ALterlibat manuver dengan sebuah kapal perang Malaysia.

Banyak pihak yang menuntut ketegasan Presiden. Aksi protes terjadi di mana-mana, bahkan kecaman pedas terlontar tanpa ragu di media.

Menyusul penangkapan tiga petugas DKP (Dinas kelautan dan Perikanan) oleh Diraja Malaysia seakan membuka kembali luka lama, terlebih ketika kejadian tersebut tidak berbeda jauh dengan hari kemerdekaan Indonesia. Tidak sedikit pihak yang bertanya-tanya mengapa ketiga petugas tersebut malah melaporkan hal-hal positif setelah penangkapan yang dilakukan oleh Diraja Malaysia? Aneh tapi nyata!

Kecaman terhadap Malaysia kini dilontarkan terbuka oleh sebagaian besar rakyat Indonesia. Bahkan aksi nekat menginjak-injak bendera Malaysia daan melempari Kantor Dubes Malaysia dengan kotoran manusia pun terjadi. Hal ini yang sebenarnya mengecewakan saya.

Sebagai negara yang berpendidikan dan selalu menggemakan agaman seharusnya ‘mereka’ sadar bahwa perbuatan tersebut sangat tidak pantas. Marah boleh saja, kecewa pasti, kecaman tidak heran, tapi mengapa mesti menginjak-injak bendera dan melemparkan kotoran? Bukankah dengan begitu kita sama saja dengan mereka yang menginjak kedaulatan Indonesia?

Jika memang kalian memilih untuk adu kekuatan militer, pikirkan dulu. Sudah cukupkah kemampuan militer kita? Ikuti berita setiap hari, apa saja masalah di Indonesia yang harus segera ditindak. Harian Kompas Senin, 23 Agustus 2010 pun masih menulis ‘Indonesia Butuhkan Ahli Perang Semesta’. Optimalkan dulu fungsi pertahanan.

Perang bukan satu-satunya cara menyelesaikan konflik. Lebih baik mengutamakan kasus korupsi, infrastruktur (Jakarta yang nyaris lumpuh), operasi pasar, kebijakan pangan, dll daripada meributkan soal perang, perang, dan perang. Meskipun perang, siapa yang berani meyakinkan bahwa setelah perang usai konflik tidak akan terulang? Pikirkan berapa kerugian yang akan diderita. Kerugian fisik, kerugian ekonomi, kerugian emosi, nyawa, dan waktu. Pikirkan!

Pilihan tersebut tentunya sangat reaktif. Tengoklah langkah diplomasi, cara tersebut belum pernah dilakukan (dipikirkan sih pernah, tapi tidak ada aksi). Biar adil, minta pihak luar (Seperti PBB, ASEAN) untuk membantu menyatukan pendapat dan jalan keluar. Ingat, Indonesia tidak sendirian. Jika memang perang tak terhindari maka kerugian bukan hanya didderita oleh Indonesia dan Malaysia saja, tetapi negara-negata ASEAN lainnya.

Lupita Wijaya
24 Agustus 2010

Terkuaknya kasus korupsi meyakinkan kita tentang gunung es merosotnya mutu peradaban bangsa Indonesia. Tak ada rasa takut dan rasa malu; kejujuran jadi barang mewah.

Taruhlah contoh kasus Gayus Tambunan. Kita terentak kaget. Akan tetapi, yang bikin lebih kaget, dalam suasana ”hari gini” ketika masalah suap disorot, ada hakim terima suap. Tidak seberapa, ”hanya” Rp 300 juta, tak ada arti dibandingkan Rp 28 miliar dalam kasus Gayus, sementara di saat bersamaan kita tertegun menyaksikan janda pahlawan plus nenek tua Mbah Soetarti dan Mbah Rusmini.

Ditilik dari kemerosotan mental, kenyataan pahitnya kita belum merdeka. Hukum kini tak bergigi, tak bertulang. Siapa lagi yang bisa dipercaya jika materi menjadi penguasa?

Banyak analisis tentang kondisi dan akibat guliran persoalan korupsi dibiarkan, termasuk ketegasan dan perilaku bersih praksis kekuasaan. Satu di antaranya disampaikan Albert Nolan dalam buku Jesus Today, A Spirituality of Radical Freedom: 2006.

Kondisi merosotnya peradaban kita tidak hanya ditandai budaya koruptif, tetapi juga praksis kekuasaan yang bersifat jual-beli, do ut des (saya beri agar engkau beri). Hal itu, misalnya, tampil dalam koalisi dalam kabinet, yang tidak didasarkan atas pertimbangan gerakan dari bawah, yakni kemaslahatan bersama dan keberpihakan kepada rakyat banyak, tetapi lebih pada semangat kerja do ut des.

Permasalahan ini bertambah pelik sebagaimana konflik tak dapat teratasi. Rakyat bingung mau mengadu pada siapa, mau percaya pada siapa. Jika ketahuan main suap, korup, dll bukannya memperbaiki, tapi kabur menjadi satu solusi, saling tuduh menjadi seperti pameran kekerasan. Bukan kekerasan fisik, tapi kekerasan batin di mana rakyat yang menyaksikan semakin kehilangan kepercayaan. Harga diri itu sulit dibangun. Jadi, jaga sebaik mungkin.

Kalau mencari keadilan bagai barang mewah, bagaimana mau menjanjikan kesejahteraan rakyat?

Oleh : Lupita Wijaya
Poris Garden, Tangerang 2010

Menurut Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia, Rhenald Kasali. Beliau berujar bahwa sistem pendidikan di Indonesia kurang memperhatikan motorik. Ilmuwan-ilmuwan di Indonesia kurang membentuk konsep diri sehingga cenderung pintar namun sedikit bertindak. Hal ini juga ditandai dengan maraknya plagiat yang turut diaksikan oleh para intelek.

Rhenald mengingatkan bahwa manusia tidak hanya memiliki brain memory (otak) saja, melainkan juga myelin (memori otot). Sejauh ini, pendidikan di Indonesia terlalu mengedapankan pengetahuan dan hanya dibangun melalui jalur otak.

Padahal, bangsa-bangsa besar melarang guru-guru taman kanak-kanak menggenjot memori otak sebelum proses motorik (myelin) menemukan jalurnya. “Bahkan di Jepang, anak-anak dibiasakan melatih myelin dengan merangkai origami sehingga begitu dewasa mereka mampu menjadi engineer yang sangat detail dan sophisticated,” tuturnya.

Rhenald mengungkapkan pengetahuan didapat dengan belajar, sedangkan keterampilan dari latihan. Memisahkan keduanya hanya akan menghasilkan manusia opini yang gemar berwacana, namun tidak melakukan apa-apa.

Selain itu, kelemahan sistem pendidikan di Indonesia adalah bidang studi dan materi yang terlalu luas. Sistem pendidikan di Indonesia seperti lingkaran seta. Kurang lebih 16 bidang studi pada satu tahun ajaran telah membebat para siswa. Belum lagi, dari keenam belas bidang studi teresebut terdapat begitu banyak materi bidang studi yang abstrak, dan sering tidak sesuai dengan kebutuhan siswa.

Sistem pendidikan Indonesia terlalu memaksa peserta didik untuk dapat menguasai sekian banyak bidang studi dengan materi yang sedemikian abstrak, yang selanjutnya membuat anak merasa tertekan/stress yang dampaknya membuat mereka suka bolos, bosan sekolah, tawuran, mencontek, dan lain-lain.

Pada akhirnya mereka tidak dapat mengerjakan ujian dengan baik, nilai mereka kurang padahal sudah dilakukan remidi, dan supaya dianggap bisa mengajar atau karena tidak boleh ada nilai kurang atau karena kasihan beban pelajaran siswa terlalu banyak, guru melakukan manipulasi nilai rapor. Nilai rapor inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk memperoleh beasiswa atau melanjutkan kuliah atau ikut PMDK dan lain sebagainya. Bukan, karena UN tidak adil, bahwa kemampuan siswa tidak dapat distandardisasi.

Alasan ketiga mengapa sistem pendidikan Indonesia perlu dibenahi adalah sistem pendidikan nasional sekarang, masih mengedepankan pada pencapaian berbasis nilai bukan pada keterampilan dan kompetensi sehingga kita tidak perlu bertanya dan bingung mengapa banyak sarjana yang menganggur, peserta olimpiade fisika yang tidak lulus Ujian Nasional dan banyak lagi hal-hal yang menggelikan dari sistem
pendidikan ini.

Sistem pendidikan yang terlalu berorientasi pada nilai ternyata menghasilkan dua produk. Pertama, pembunuhan kreatifitas berpikir dan berkarya serta hanya menciptakan pekerja. Kurikulum dalam sistem pendidikan Indonesia sangat membuat pesera didik menjadi pintar namun tidak menjadi cerdas. Sistem pendidikan nasional yang telah berlangsung hingga saat ini masih cenderung mengeksploitasi pemikiran peserta didik. Hal ini menyesatkan paradigma pendidik yang menurut John Dewey pendidikan adalah untuk hidup, bukan untuk bekerja dan menurut Ki Hajar Dewantara (filosofis keteladanan-substansi pendidikan) bahwa pendidikan berfungsi untuk memanusiakan kembali manusia yang mengalami dehumanisasi. Sementara peserta didik saat ini cenderung menjadi robot sistem pendidikan dan dapat dianalogikan seperti safe deposit box (Paulo Freire).

Produk kedua dari reaktan sistem pendidikan yang terlalu berorientasi pada nilai ialah pengesampingan aspek afektif (merasa) sehingga peserta didik hanya tercetak sebagai generasi-generasi yang pintar tapi tidak memiliki karakter-karakter yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Sudah 65 tahun Indonesi merdeka dan setiap tahunnya keluar ribuan hingga jutaan kaum intelektual. Kenyataan pahitnya, hal tersebut tak kuasa mengubah nasib bangsa ini.

Oleh : Lupita Wijaya
Poris, Tangerang 2010

Beberapa hal positifnya, tentu saja dengan banyaknya orang-orang yang merantau ke kota mengakibatkan persaingan semakin tinggi dan menuntut sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

Dampak negatifnya, orang-orang yang pergi ke ibukota dengan harapan-harapan yang terlalu tinggi mengakibatkan kekecewaan yang tinggi dari para perantau ini. Akibat kalah bersaing, mereka terpaksa mengamen, mengemis, dll. Semua aktivitas itu dapat meningkatkan angka kemiskinan. Sedangkan angka kemiskinan dapat menjadi semacam sarana kriminalitas yang tinggi.

Simak saja beberapa pengalaman saya ketika suatu hari tidak sengaja bertemu dengan seorang ibu yang sedang mengemis di Kota Tua. Pagi itu (April 2010) saya sedang hunting foto untuk tugas fotografi saya. Bu RM (samaran) tiba-tiba lewat di kamera saya. Dengan penasaran saya menghampiri, alasan saya sebenarnya karena saya bertanya-tanya mengapa ibu setua itu dengan pakaian lusuh dan berbasuh peluh mondar-mandir dengan menyodorkan bekas bungkus Chitato-nya untuk meminta uang.

Ketika bersedia saya foto, Bu RM malah berkata, “Jangan kasih liat ke tepe ya Dik.”

Saya tentu saja penasaran. Padahal pada umumnya orang suka tampil di media, meskipun saat itu saya hanya memotret untuk tugas kuliah saja.

Setelah saya tanya alasannya, akhirnya Bu RM mengaku bahwa ia malu keadaannya seperti itu akan dilihat oleh keluarga di kampungnya. Saya tanya, kalau begitu kenapa ke Jakarta? Bu RM malah jawab, sudah terlanjur ke Jakarta, mau balik juga gak ada uang.

Tingkat perpindahan penduduk dari desa ke kota terus meningkat. Mengikuti jumlah terakhir tahun 2000 dari Badan Statistik Indonesia adalah sekitar 3.541.972 mencapai kenaikan 15% dari tahun 1990. Sensus pun berdasarkan data yang tercatat secara legal. Sedangkan banyak sekali pendatang gelap dari daerah yang tidak tercatat.

Kalau dihitung-hitung sisa era Orde Baru dulu yang ketat sekali sentralistiknya masih kental terasa bahkan sampai saat ini. Bagaimana pengatasannya masih tergantung pemerintah, apakah akan memberlakukan hukum lebih tegas atau pengetatan pendaftaran penduduk Jakarta baru dengan pengurusan KTP, dll yang lebih rumit prosedurnya?

Oleh : Lupita Wijaya

Source : http://www.datastatistik-indonesia.com/component/option,com_tabel/kat,7/idtabel,151/Itemid,169/