Tahun Pertama Kabinet Bersatu Jilid 2

Tahun Pertama Kabinet Bersatu Jilid 2
Oleh Lupita Wijaya

Tahun pertama Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2, di bawah pemerintahan SBY-Boediono, telah berhasil meningkatkan ekonomi makro Indonesia. Menurut data BPS, angka pengangguran dan kemiskinan turun dari 9,39 juta orang pada Agustus 2008 menjadi 9,25 juta orang pada Febuari 2009. Tercatat pula di harian Kompas (29/9) bahwa APBN mengalami kenaikan dari Rp400 triliun menjadi Rp1.200 triliun dalam 10 tahun.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil tindakan dalam masalah ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia. Pembuktian data statistik dan peningkatan APBN memang dinilai baik oleh para pengamat politik dan masyarakat, tetapi pembuktian tidak cukup hanya sampai di situ saja. Kita harus mengejar langkah konkret.

Inverstor kini lebih tertarik pada sektor padat modal, seperti pertambangan, telekomunikasi, pembankan. Kebijakan pemerintah dalam 10 tahun ini menurunkan minat pengusaha berinvestasi di sektor padat karya, seperti manufaktur. Hal ini membuat pekerja sektor informal terus meningkat karena angkatan kerja ayng seharusnya masuk pasar kerja terpaksa terjun ke sektor informal karena keterbatasan lapangan kerja. Walaupun angka pengangguran menurun, kondisi ini menunjukkan sektor informal terus tumbuh. Penciptaan lapangan kerja yang semakin sulit pun menjadi tantangan pemerintah.

Kenyataannya, kebijakan ekonomi tanpa bergeraknya sektor riil akan percuma. Meskipun tercatat peningkatan ekonomi pada level makro, kurangnya pergerakan dalam sektor rill, menimbulkan keraguan pada kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi sepenuhnya. Nyatanya, dalam sektor rill, Indonesia masih berada di bawah Malaysia. Kalau memang mengaku bahwa ekonomi Indonesia sudah maju dan sejajar dengan negara-negara maju lainnya, lantas mengapa masih banyak rakyat Indonesia yang mencari kerja ke Malaysia? Apalagi banyak ditemukan kasus kekerasan pada TKI yang berada di negara tersebut.

Menurut wakil dari fraksi Partai Demokrat, Bung Zafar, pada acara Janji Wakil Rakyat di TvOne (29/9) malam kemarin, anggaran Densus mencapai 11 miliar, anggaran untuk DPR mencapai 107 miliar, 17 triliun untuk subsidi (hotel-hotel mewah di Jakarta dan beberapa tempat hiburan masih mendapat subsidi dari pemerintah red.), dan 19,5 triliun untuk anggaran studi banding DPR.

Anggaran 11 miliar untuk Densus 88 tergolong tidak masuk akal, di mana perbandingan anggaran studi banding yang mencapai lebih dari sepuluh kali lipat anggaran untuk Densus 88. Betapa memalukannya ketika acara Mata Najwa di MetroTv (29/9) kemarin malam menampilkan seorang narasumber anonim, mantan anggota DPR, yang datang ke studio dan menyampaikan perilaku buruk wakil rakyat saat studi banding. Mulai dari lupa waktu saat belanja sehingga merusak seluruh jadwal, meminta layanan khusus yang oleh mereka sendiri dipanggil amoy-amoy, hingga pembebanan tugas pada staff ahli mereka.

Masalah yang paling sering terjadi belakangan ini adalah konflik. Dimulai dari kasus penusukan di HKBP Ciketing, keributan di Tarakan, pertikaian di Ampera, hingga konflik dengan Malaysia.
Penusukan di HKBP Ciketing bahkan menjadi salah satu sorotan utama di BBC World dan dibahas khusus, Minggu (26/9). “SKBM sudah membentuk FKUB yang diketuai gubernur, tetapi justru gubernur itu sendiri tidak tahu bahwa dirinya adalah ketua FKUB. Pemerintah kurang dapat berkomunikasi,” ujar wakil dari fraksi PPP saat ditanyai pendapatnya di acara Janji Wakil Rakyat.

Konflik dengan Malaysia—seperti yang telah dibahas di esai sebelumnya—kurang diatasi dengan langkah pasti dan cepat sehingga mungkin saja menjadi salah satu penyebab mengapa masyarakat gemas dan akhirnya melakukan demonstrasi anarkis di kantor kedubes Malaysia. Indonesia memiliki kekuatan yang sah di hukum UNCLOS. Sebagai negara kepulauan, menurut UNCLOS, Indonesia berhak menarik garis di pulau-pulau terluar sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 UNCLOS. Hal yang sama tidak berlaku untuk Malaysia, yang tidak termasuk kategori negara kepulauan, tetapi berusaha menempatkan diri sebagai negara kepulauan sehingga bisa menggunakan keistimewaan sebagai negara kepulauan itu.

Poris Indah, Tangerang 2010