Sila Kelima Pancasila Semakin Memudar

Pasca perayaan ulang tahun Indonesia yang ke enam puluh lima, penyakit warga Indonesia belum juga sembuh. Yaitu, lupa Pancasila. Bukan kelupaan pada teoretisnya, tapi pada praktik. Hukum pun menjadi mandul sehingga sila kelima telah semakin terlupakan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum tercapainya sila kelima, maka sila pertama hingga keempat pun sulit mendapat tempat strategis di hati rakyat.

Terkuaknya kasus korupsi meyakinkan kita tentang gunung es merosotnya mutu peradaban bangsa Indonesia. Tak ada rasa takut dan rasa malu; kejujuran jadi barang mewah.

Taruhlah contoh kasus Gayus Tambunan. Kita terentak kaget. Akan tetapi, yang bikin lebih kaget, dalam suasana ”hari gini” ketika masalah suap disorot, ada hakim terima suap. Tidak seberapa, ”hanya” Rp 300 juta, tak ada arti dibandingkan Rp 28 miliar dalam kasus Gayus, sementara di saat bersamaan kita tertegun menyaksikan janda pahlawan plus nenek tua Mbah Soetarti dan Mbah Rusmini.

Ditilik dari kemerosotan mental, kenyataan pahitnya kita belum merdeka. Hukum kini tak bergigi, tak bertulang. Siapa lagi yang bisa dipercaya jika materi menjadi penguasa?

Banyak analisis tentang kondisi dan akibat guliran persoalan korupsi dibiarkan, termasuk ketegasan dan perilaku bersih praksis kekuasaan. Satu di antaranya disampaikan Albert Nolan dalam buku Jesus Today, A Spirituality of Radical Freedom: 2006.

Kondisi merosotnya peradaban kita tidak hanya ditandai budaya koruptif, tetapi juga praksis kekuasaan yang bersifat jual-beli, do ut des (saya beri agar engkau beri). Hal itu, misalnya, tampil dalam koalisi dalam kabinet, yang tidak didasarkan atas pertimbangan gerakan dari bawah, yakni kemaslahatan bersama dan keberpihakan kepada rakyat banyak, tetapi lebih pada semangat kerja do ut des.

Permasalahan ini bertambah pelik sebagaimana konflik tak dapat teratasi. Rakyat bingung mau mengadu pada siapa, mau percaya pada siapa. Jika ketahuan main suap, korup, dll bukannya memperbaiki, tapi kabur menjadi satu solusi, saling tuduh menjadi seperti pameran kekerasan. Bukan kekerasan fisik, tapi kekerasan batin di mana rakyat yang menyaksikan semakin kehilangan kepercayaan. Harga diri itu sulit dibangun. Jadi, jaga sebaik mungkin.

Kalau mencari keadilan bagai barang mewah, bagaimana mau menjanjikan kesejahteraan rakyat?

Oleh : Lupita Wijaya
Poris Garden, Tangerang 2010